KEJAKSAAN TURUT MENSUKSESKAN PROGRAM PTSL TAHUN ANGGARAN 2020 YANG DI SELENGGARAKAN BPN LOTENG

  1. Bahwa Kejaksaan Negeri Lombok Tengah turut mensukseskan kegiatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun Anggaran 2020 yang di selenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Loteng.
  2. Bahwa pada kegiatan sosialisasi/ penyuluhan tersebut sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Loteng bersurat untuk melibatkan pihak Kejaksaan untuk mengisi sebagai naras umber dengan materi SKB 3 Menteri Kementerian Pertanahan/ATR, Kemendagri dan Kemendes.
  3. Bahwa kegiatan sosialisasi/ penyuluhan tersebut dilaksanakan di 19 Desa yang tersebar di Kabupaten Lombok Tengah, diantaranya sebagai berikut :
    • Desa Batunyala
    • Desa Gerantung
    • Desa Tanak Beak
    • Desa Kelebuh
    • Desa Kerembong
    • Desa Rembitan
    • Desa Lajut
    • Desa Mas-Mas
    • Desa Wajageseng
    • Desa Sasake
    • Desa Ketare
    • Desa Selebung Rembiga
    • Desa Desa Tampak Siring
    • Desa Barabali
    • Desa Teratak
    • Desa Aik Darek
    • Desa Tanak Beak
    • Desa Prai Meke
    • Desa Bakan
  4. Bahwa adapun daftar anggota yang ditunjuk langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah untuk mengikuti kegiatan sosialisasi/penyuluhan tersebut antara lain :
    • Wahyudiono, SH.
    • Feby Rudy Purwanto, SH.
    • Adin Nugroho Pananggalih, SH.
    • Lalu Irwan Suyadi, SH.
    • Vini Angeline, SH.
    • Rezza Faundra Afandi, SH.
  5. Bahwa kegiatan tersebut merupakan program unggulan dari BPN Loteng untuk mengentaskan status kepemilikan tanah warga yang belum memiliki sertifikat di pedesaan.
  6. Bahwa pada tahapan pendaftaran PTSL nantinya ada beberapa tahapan yang harus disiapkan oleh pemohon dan akan di dampingi oleh Pemerintah Desa.
  7. Bahwa selain itu juga pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan ini merupakan untuk mencegah terjadinya penyalah gunaan dari program BPN tersebut, dan program PTSL ini dapat mengurangi sengketa perdata tetkait dengan permasalahan tanah.
  8. Bahwa terkait dengan pembiayaannya di seluruh Indonesia tetap mengacu pada SKB 3 Menteri dalam hal ini Kementerian Pertanahan/ATR, Kemendagri dan Kemendes, dan di dalam SKB tersebut untuk wilayah NTB di patok dengan biaya sebesar Rp. 350.000/sertifikat. jika terdapat pemungutan lebih dari ketentuan tersebut tanpa adanya kesepakatan yang tertuang dalm berit acara pelaku pungutan liar dapat dijerat dengan pasal KUHP dan selain itu juga pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Scroll to Top